Cart

Book Detail

Reformulasi Kewenangan Polri Dan Ppns Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
by DR. Yurizal, SH., MH.

Quick Overview

Prof. DR. Made Sadhi Astuti, SH. Sebuah buku tentang Hukum Pidana Lingkungan Hidup kembali memperkaya khasanah pustaka kita. Ditengah kerisauan umat manusia tentang persoalan lingkungan hidup yang semakin parah, buku ini justru hadir untuk menawarkan alternatif sebagai bentuk reformulasi atas baca selengkapnya..

Quantity
  • Rp. 99,000

Prof. DR. Made Sadhi Astuti, SH.

Sebuah buku tentang Hukum Pidana Lingkungan Hidup kembali memperkaya khasanah pustaka kita. Ditengah kerisauan umat manusia tentang persoalan lingkungan hidup yang semakin parah, buku ini justru hadir untuk menawarkan alternatif sebagai bentuk reformulasi atas kebijakan penegakkan hukum pidana di tingkat penyelidikan yang hingga saat ini tak kunjung efektif.

Perubahan dalam peraturan hukum pidana materil tindak pidana di lingkungan hidup besrta sanksi hukum pidaanyan, diikuti pula dengan perubahan pengaturuan tentang kewenangan proses hukum acaranya. Jika pada masa ssebelumnya kewenangan itu berada ditangan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam arti, sekalipun Penyelidik Pegawai Negri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH) juga memiliki kewenangan penyelidik namun hal itu tetap harus dalam kendali dan koordinasi pihak penyelidik Kepolisian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengubah semua itu, saat ini kewenangan penyelidik tindak pidana lingkungan hidup mutlak ada ditangan PPNS LH memiliki kewenangan pula untuk secara langsung mengajukan berkas penyidikan kepada Penuntut Umum tanpa melalui penyidik Kepolisian.

Perubahan kewenang penyidik demikian itu tentu saja menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat sekarang berlaku masih menempatkan Kepolisian sebagai "penyidik tunggal" dalam arti apabila penyidikan tindak pidana tertentu dilakukan oleh PPNS maka Kepolisian memiliki fungsi untuk mengajukan berkas penyidikan kepada Penuntut Umum.

Detail Book

: Banyumedia Publishing
: 978-602-284-035-0
: 100gram
: 14x20cm
: Soft Cover
: White Black
: hvs
: 254 pages