Tab Article

Dalam teori hukum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subjektif atau orang yaitu manusia. Sehingga dalam ajaran pertanggungjawaban pidana, hanya orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana. Sementara koorporasi, dengan adanya asas universitas delinquere non potest (korporasi tidak dapat dipidana) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal melakukan tindak pidana. Tetapi dengan adanya perluasan subjek hukum tindak pidana atau pergeseran pembuat tindak pidana dari fysieke dader ke functionele dader maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Akan tetapi dalam praktiknya, adanya dominasi Asas (maxim) societas/universitas delinquere non-potest) mengakibatkan pengadilan di Indonesia masih sulit meninggalkan asas tersebut sehingga konsepsi tersebut membawa konsekuensi logis terhadap pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dimana pertanggungajawaban terhadap korporasi baru dipertanggungjawabkan kepada individu (-individu) yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi, baik sebagai pegawai, eksekutif senior, maupun manajer tertinggi.

Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, advokat dan konsultan hukum, pengusaha konstruksi, perusahaan dibidang konstruksi yang berkutat di bisnis tender-tender pembangunan infrastruktur dan setiap profesional yang bergerak di bidang konstruksi.